Bagaimana Permasalahan Budaya dan Stereotip Dapat Mempengaruhi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap HAM?

Sodiqi.com - Hak asasi manusia (HAM) sering dianggap sebagai prinsip universal yang tak terbantahkan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman dan penerapannya kerap berbenturan dengan budaya lokal serta stereotip yang mengakar di masyarakat.

Konflik ini menciptakan jurang antara idealisme HAM dan realitas sosial, di mana nilai-nilai tradisional atau prasangka kolektif justru mengaburkan makna penghormatan terhadap hak dasar individu. Lantas, bagaimana permasalahan budaya dan stereotip dapat mempengaruhi pemahaman dan penghormatan terhadap HAM?

Budaya: Paradoks yang Membentuk Hak Asasi Manusia

Budaya membentuk identitas, norma, dan cara komunitas berinteraksi. Sayangnya, beberapa praktik budaya justru bertentangan dengan prinsip HAM, terutama yang melibatkan diskriminasi atau kekerasan.

Contohnya, tradisi child marriage di sejumlah daerah mengabaikan hak anak atas pendidikan dan kebebasan memilih. Di sisi lain, budaya juga bisa menjadi alat untuk melindungi HAM, seperti kearifan lokal yang menjunjung kesetaraan antarkelompok.

Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

Masalah muncul ketika budaya dipakai sebagai tameng untuk membenarkan pelanggaran, seperti anggapan bahwa "hal ini sudah turun-temurun" sehingga kritik dianggap mengintervensi kedaulatan budaya.

Stereotip, sebagai produk dari bias kultural, memperburuk situasi. Prasangka terhadap kelompok tertentu, misalnya stigma bahwa perempuan tidak cocok memimpin atau anggapan minoritas agama sebagai "ancaman", mendorong marginalisasi sistematis.

Stereotip ini tidak hanya melegitimasi ketidakadilan, tapi juga membuat pelanggaran HAM dianggap "wajar" karena diyakini sesuai dengan "kodrat" atau "aturan tak tertulis" masyarakat.

Ketika Budaya dan Stereotip Mengaburkan Prinsip Dasar HAM

Pengaruh budaya dan stereotip sering kali membuat HAM dipahami secara selektif. Pemerintah mengklaim menjunjung demokrasi, tetapi membatasi kritik terhadap pemimpin dengan alasan "tidak sesuai dengan nilai kesopanan".

Kasus penganiayaan pekerja migran yang dianggap "biasa" karena stereotip bahwa mereka "hanya pembantu" juga menunjukkan bagaimana prasangka mengikis empati.

Bahkan di tingkat kebijakan, pembatasan hak perempuan atas nama "menjaga moral agama" mencerminkan bagaimana stereotip gender bisa dilembagakan menjadi aturan yang represif.

Bahaya lain terletak pada pembenaran pelanggaran HAM melalui narasi budaya. Pelarangan kebebasan berpendapat dengan dalih "menjaga kerukunan" atau praktik perampasan tanah adat dengan alasan "pembangunan nasional" adalah contoh bagaimana kekuasaan memanipulasi budaya untuk mengesahkan ketidakadilan.

Dari sini, HAM tidak lagi dipandang sebagai hak individu, melainkan sesuatu yang bisa dikorbankan demi "kepentingan bersama" versi penguasa.

Mendamaikan Budaya dan HAM: Mungkinkah?

Solusi penting terletak pada pendidikan dan dialog kritis. Masyarakat perlu diedukasi bahwa menghargai budaya tidak berarti mengabaikan HAM. Misalnya, reinterpretasi nilai-nilai budaya yang sejalan dengan prinsip kesetaraan (seperti semangat gotong royong yang inklusif) bisa menjadi jembatan.

Di Filipina, suku Ifugao berhasil memadukan hukum adat dengan perlindungan HAM melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh komunitas.

Pemberantasan stereotip juga membutuhkan peran media dan pemimpin opini. Kampanye yang menampilkan narasi positif tentang kelompok marginal, seperti iklan yang menormalisasi disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, mampu mengikis prasangka.

Selain itu, kerangka hukum harus tegas menolak praktik berkedok budaya yang melanggar HAM, seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melarang tradisi kekerasan domestik.

Ikhtisar

Budaya dan stereotip bukanlah musuh HAM, selama keduanya tidak dipakai untuk melanggengkan ketimpangan. Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir yang melihat HAM sebagai "produk Barat" atau "ancaman terhadap identitas".

Dengan mengerti nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam keragaman budaya, serta aktif memerangi stereotip melalui aksi nyata, penghormatan HAM bisa menjadi fondasi bersama, bukan sekadar wacana.